Peraturan Pemerintah Terpopuler

• PP No. 22 Tahun 2013 : Tentang Perubahan Kelima Belas Atas PP No.7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS
• PP No. 79 Tahun 2012 : Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
• PP No. 53 Tahun 2010 : Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
• PP Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 : Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji
• PP Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 : Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian
• PP No. 14 Tahun 2008 : Tentang Penetapan Pesiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
• PP No. 47 Tahun 2008 : Tentang Wajib Belajar
• PP No. 48 Tahun 2008 : Tentang Pendanaan Pendidikan
• PP No. 65 Tahun 2008 : Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
• PP No. 55 Tahun 2007 : Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
• PP No. 8 Tahun 2006 : Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
• PP No. 42 Tahun 2006 : Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2006 tentang Wakaf
• PP No. 19 Tahun 2005 : Tentang Standar Nasional Pendidikan
• PP No. 21 Tahun 2004 : Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
• PP No. 37 Tahun 2004 : Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik
• PP No. 54 Tahun 2003 : Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
• PP No. 24 Tahun 1976 : Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

Semoga bermanfaat!

Keputusan Menteri Agama RI Terbaru

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI

KMA 132 Tahun 2013: Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1434H

KMA 121 Tahun 2013: Penetapan Kuota Haji Tahun 1434H/2013M

KMA 93 Tahun 2013: Penetapan Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1434H/2013M

KMA 63 Tahun 2013: Penetapan Pelaksana Transportasi Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 1434H/2013M

KMA 62 Tahun 2013: Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji Tahun 1434H/2013M

KMA 60 Tahun 2013: Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1434H/2013M

KMA 58 Tahun 2013: Penetapan Kuota Haji Tahun 1434H/2013M

KMA 200 Tahun 2012: Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenag

KMA 199 Tahun 2012: Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kemenag TA. 2013

KMA 159 Tahun 2012: Tentang Penetapan Tanggal 1 Dzulhijah 1433H

KMA 99 Tahun 2012: Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadlan 1433 H

KMA 55 Tahun 2012: Tentang Penetapan Kuota Dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1433 H/2012 M

KMA 175 Tahun 2010: Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama

KMA 94 Tahun 2010: Tentang Penentuan 1 Ramadhan 1431H / 2010

KMA 1 Tahun 2010: Tentang Perubahan Departemen Menjadi Kementerian

KMA 139 Tahun 2009: Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1430H

KMA No. 59 Tahun 2007: Tentang Penyetoran dan Pengembalian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1428H/2007M

KMA No. 81 Tahun 2007: Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Lingkungan Departemen Agama

KMA No. 9 Tahun 2004: Tentang Penetapan tanggal 10 Dzulhijjah 1424H

KMA No. 554 Tahun 2003: Tentang Petunjuk Pelaksanaan Prosedur Tetap Pelayanan di Bidang Fasilitatif di Lingkungan Departemen Agama

KMA 493 Tahun 2003: Tentang Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama

KMA 490 Tahun 2003: Tentang Pendelegasian Wewenang Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama

KMA No. 396 Tahun 2002: Tentang Penetapan situs (website)Departemen Agama

KMA No. 137 Tahun 2002: Tentang Pengelolaan Informasi Keagamaan Departemen Agama

KMA 518 Tahun 2001: Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal

PERATURAN MENTERI AGAMA

PMA Nomor 35 Tahun 2013: Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434H/2013M

PMA Nomor 34 Tahun 2013: Pengisian Sisa Kuota Haji Nasional

PMA Nomor 30 Tahun 2013: Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

PMA Nomor 29 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

PMA Nomor 28 Tahun 2013: Tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama

PMA Nomor 3 Tahun 2013: Organisasi dan Tata Kerja Asrama Haji

PMA Nomor 15 Tahun 2012: Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

PMA Nomor 14 Tahun 2012: Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

PMA Nomor 13 Tahun 2012: Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

PMA Nomor 22 Tahun 2011: Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

PMA Nomor 10 Tahun 2010: Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

PMA Nomor 11 Tahun 2007: Tentang Pencatatan Nikah

PMA Nomor 9 Tahun 2007: Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Departemen Agama

PMA Nomor 8 Tahun 2007: Tentang Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama

PMA Nomor 4 Tahun 2007: Tentang Tata Cara Pemilihan Calon Ketua, Calon Pembantu Ketua, Calon Ketua Jurusan dan Calon Sekretaris Jurusan di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

PMA Nomor 3 Tahun 2007: Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran

PMA Nomor 21 Tahun 2006: Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Departemen Agama

PMA Nomor 3 Tahun 2006: Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama

PMA Nomor 30 Tahun 2005: Tentang Wali Hakim

PMA Nomor 21Tahun 2005: Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk

INSTRUKSI MENTERI AGAMA

Instruksi Menteri Agama No. 1 Tahun 2012: Tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kemenang

Instruksi Menag No. 1 Tahun 2007: Tentang Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral

Instruksi Menteri Agama No. 3 Tahun 1981: Tentang Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama

KEPUTUSAN DIRJEN

Keputusan Dirjen PHU No.D/303 Tahun 2013: Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ketentuan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji No.D/277 Tahun 2005: Tentang Petunjuk Teknis Perbekalan Haji

Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/163 Tahun 2004: Tentang Sistem Pendaftaran Haji

Semoga bermanfaat!

Undang-Undang RI Terbaru

Undang-Undang

·         UU No 11 Tahun 2008 : Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

·         UU No 13 Tahun 2008 : Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

·         UU No 14 Tahun 2008 : Tentang Keterbukaan Informasi Publik

·         UU No 21 Tahun 2008 : Tentang Perbankan Syariah

·         UU No 44 Tahun 2008 : Tentang Pornografi

·         UU No 5 Tahun 2006 : Tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of Terrorist Bommbing, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997)

·         UU No 6 Tahun 2006 : Tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Teroris, 1999)

·         UU No 7 Tahun 2006 : Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

·         UU No 36 Tahun 2006 : Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

·         UU No 1 Tahun 2004 : Tentang Perbendaharaan Negara

·         UU No 3 Tahun 2004 : Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

·         UU No 15 Tahun 2004 : Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

·         UU No 25 Tahun 2004 : Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

·         UU No 41 Tahun 2004 : Tentang Wakaf

·         UU No. 15 Tahun 2003 : Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

·         UU No. 17 Tahun 2003 : Tentang Keuangan Negara

·         UU No. 20 Tahun 2003 : Tentang Sistem Pendidikan Nasional

·         UU No 30 Tahun 2002 : Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

·         UU No 18 Tahun 2001 : Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

·         UU No 20 Tahun 2001 : Tentang Perubahan Atas UU No 31 Thn 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

·         UU No 22 Tahun 1999 : Tentang Pemerintahan Daerah

·         UU No 28 Tahun 1999 : Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih & Bebas

·         UU No 38 Tahun 1999” : Tentang Zakat

·         UU No. 1 Tahun 1974: Tentang Perkawinan

·         UU No. 1/PNPS Tahun 1965: Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

·         UU No. 22 Tahun 1946: Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk

Silahkan Anda Download pada tulisan warna merah.

Semoga bermanfaat.